GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KELOMPOK PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Penerapan sanksi perdata berupa ganti kerugian merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan dalam upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya. kewajiban membayar ganti kerugian bagi mereka yang terbukti mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pencemar membayar yang dikembangkan dalam hukum lingkungan. berdasarkan proses kelahirannya, ganti rugi sebagai suatu sanksi dapat dimohonkan oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat secara langsung maupun perwakilan baik melalui jalur peradilan atau jalur diluar badan peradilan. dalam hal gugatan masyarakat melalui perwakilan (class action) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang dalam prakteknya masih dijumpai beberapa kendala yang bersifat hukum maupun non hukum.